Bab X Persiapan Kemerdekaan Indonesia

139

Para siswa, perlu kalian ketahui bahwa sejak tahun 1941 Jepang mengobarkan perang

Asia Timur Raya. Perang ini ditandai pengeboman pangkalan Angkatan Laut Amerika

Serikat di Pearl Harbour (Hawaii) pada 7 Desember 1941 oleh Angkatan Perang Jepang.

Pada awalnya pasukan Jepang banyak mendapatkan kemenangan dalam pertempuran-

pertempuran selanjutnya. Namun, di tahun 1942 angkatan perang Jepang mulai terdesak.

Untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara jajahan Jepang, pemerintah Jepang

kemudian menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada negara-negara jajahannya.

Ternyata situasi pasukan Jepang semakin memburuk pada bulan Juli - Agustus 1944.

Hal itu menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo. Sebagai gantinya kemudian diangkat Jenderal

Kuniaki Koiso sebagai Perdana Menteri yang memimpin Kabinet Baru (Kabinet Koiso).

Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Koiso di daerah-daerah pendudukan adalah

mengeluarkan pernyataan tentang “janji kemerdekaan di kemudian hari”. Pada tanggal 7

September 1944 Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso dalam sidang Parlemen Jepang

(Teikoku Gikei) ke-85 di Tokyo mengumumkan bahwa, daerah Hindia Timur (Indonesia)

diperkenankan merdeka kelak dikemudian hari. Janji ini kemudian direalisasi Jepang dengan

membentuk badan-badan untuk mempelajari, mempersiapkan dan melengkapi Indonesia

yang akan menjadi negara merdeka.

BAB

X

PERSIAPAN KEMERDEKAAN

INDONESIA

PETA KONSEP

PERSIAPAN KEMERDEKAAN

INDONESIA

TERBENTUKNYA

CHUO SANGI IN

TERBENTUKNYA

PPKI

TERBENTUKNYA

BPUPKI

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu memiliki kemampuan untuk

menjelaskan persiapan kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci

persiapan kemerdekaan

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII

140

A. PEMBENTUKAN CHOU SANGI IN

Sebagaimana telah disebutkan, tahun 1942, posisi pasukan tentara Jepang di Pasi

fi

k

mulai terdesak. Untuk menarik dukungan penduduk di negara jajahan, Jepang merencanakan

memberi kemerdekaan kepada Birma dan Filipina. Rencana itu tidak menyebut nasib Indonesia.

Oleh karena itu, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta mengajukan protes kepada Jepang

Menanggapi protes dan ancaman dan tokoh-tokoh nasionalis di Indonesia, pemerintah

Jepang kemudian menempuh kebijaksanaan partisipasi politik. Maksudnya, memberikan

peran aktif kepada tokoh-tokoh Indonesia di dalam lembaga pemerintahan. Untuk ini telah

diambil langkah-langkah sebagai berikut.

a.

Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat

(Chuo Sangi In).

b.

Pembentukan Dewan Pertimbangan Keresidenan

(Shu Shangi Kai).

c.

Tokoh-tokoh Indonesia diangkat sebagai penasihat di berbagai departemen.

d.

Pengangkatan orang-orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, maka pada tanggal 5 September 1943,

Saiko

Shikikan

(Kumaikici Harada) mengeluarkan

Osamu Seirei

No. 36 dan 37 tentang pembentukan

Chuo Sangi In

dan

Chuo Sangi Kai

. Hal yang boleh dibahas atau dirundingkan dalam Chuo

Shangi In antara lain :

a.

pengembangan pemerintahan militer

b.

mempertinggi derajat rakyat

c.

pendidikan dan penerangan

d. industri dan ekonomi,

e.

kemakmuran dan bantuan sosial, serta

f. kesehatan.

Pada Sidang Chuo Sangi In I, tanggal 17 Oktober 1943 dilantik secara resmi, ketua Chuo

Sangi In, yakni Soekarno dan dua orang wakil ketua, yakni

R.M.A.A. Kusumo Utoyo

dan

dr.

Buntaran Martoatmojo.

Anggota Chuo Sangi In boleh mengajukan usul-usul, tetapi semua

keputusan tergantung pada pemerintah di Tokyo.

Pada tanggal 15 November 1943, delegasi Chuo Sangi In yang terdiri atas Ir. Soekarno,

Moh. Hatta, dan Bagus Hadikusumo diundang ke Jepang. Pada kesempatan pertemuan

dengan PM Tojo, delegasi Chuo Sangi In minta agar Indonesia diizinkan mengibarkan

bendera Sang Merah Putih dan diizinkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,

serta mendesak agar Indonesia disatukan dalam satu pemerintahan. Permintaan ini ditolak

PM. Tojo.

Dalam tahun 1944, Jepang semakin terdesak di dalam Perang Asia Timur Raya.

Kemunduran-kemunduran pasukan Jepang dan masalah-masalah lain yang dihadapi

menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo. Ia kemudian digantikan oleh PM. Koiso pada tanggal

18 Juli 1944.

Pada masa pemerintahan PM Koiso, situasi perang semakin memburuk. Jepang semakin

terdesak untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam berbagai pertempuran,

pada tanggal 7 September 1944, PM Koiso mengeluarkan pemyataan bahwa Indonesia akan

Bab X Persiapan Kemerdekaan Indonesia

141

diberi kemerdekaan di kemudian hari. Pernyataan ini kemudian terkenal dengan sebutan

Janji Koiso.

Dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, keberadaan Chuo Sangi

In tidak banyak berarti. Akan tetapi adanya badan itu semakin menambah wawasan dan

pengalaman-bagi para anggota. Hal ini penting, karena para anggota Chuo Sangi In umumnya

adalah para pejuang nasionalis yang bercita-cita mencapai kemerdekaan.

B. BPUPKI

1. Terbentuknya BPUPKI

Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. Untuk semakin menarik

simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945,

Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi

Cosakai.

BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah beberapa pimpinan. Sebagai ketua adalah

Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil-wakil ketua, yakni

Icibangase

yang sekaligus sebagai

kepala Badan Perundingan dan

RP. Suroso

yang sekaligus sebagai kepala sekretariat. Sebagai

kepala sekretariat, RP. Suroso dibantu oleh

Toyohito Masuda

dan

Mr. AG. Pringgodigdo

.

BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan. Pada kesempatan persemian ini dilakukan

pengibaran bendera

Hinomaru

disusul pengibaran bendera

Merah Putih

. Hal ini semakin

membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam mempersiapkan upaya Indonesia

merdeka. Yang sangat menarik, sejak itu lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan dan Sang

Merah Putih boleh dikibarkan.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-

hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Jika suatu saat kelak meneguhkan

kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia sudah harus memiliki dasar negara. Oleh karena

itu, BPUPKI merumuskan dasar negara.

2. Sidang Sidang BPUPKI

a. Sidang I

Sebagai realisasi pelaksanaan tugas,

BPUPKI kemudian mengadakan sidang-

sidang. Secara garis besar sidang-sidang

BPUPKI itu terbagi menjadi dua kali sidang.

Sidang BPUPKI I diadakan pada tanggal 29

Mei - I Juni 1945. Kemudian Sidang BPUPKI

II dilangsungkan pada tanggal 10 - 17 Juli

1945. Sidang-sidang BPUPKI itu untuk

merumuskan Undang-Undang Dasar.

Gambar 10.1

Sidang BPUPKI I

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII

142

Sidang pertama membahas bagi negara Indonesia merdeka. Waktu itu KRT. Rajiman

Widyodiningrat meminta pandangan dari para anggota mengenai dasar negara baru

yang akan dibentuk. Untuk itu, tampil beberapa tokoh untuk berpidato menyampaikan

pandangannya. Dari sekian banyak pembicara, ada tiga tokoh yang paling dipertimbangkan

pandangan-pandangannya. Mereka adalah

Mr. Moh Yamin, Mr. Supomo

, dan

Ir. Soekarno.

Pidato Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei mengusulkan lima dasar negara kebangsaan

Indonesia, yakni sebagai berikut.

a.

Peri Kebangsaan.

b.

Peri Kemanusiaan.

c.

Peri Ketuhanan.

d. Peri Kerakyatan.

e.

Kesejahteraan Rakyat,

Mr. Supomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan dasar-dasar Negara

yang diajukan sebagai berikut.

a. Persatuan.

b. Kekeluargaan

c.

Keseimbangan lahir dan batin.

d. Musyawarah.

e.

Keadilan rakyat.

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir dari rangkaian Sidang BPUPKI I. Dalam

pidato itu yang istimewa ia mengajukan usul nama, lima asas yang disebut dengan Pancasila.

Pidato Ir. Soekarno tanggal I Juni 1945 sering disebut dengan pidato lahirnya Pancasila. Sila-

sila yang diusulkan Ir. Soekarno sebagai berikut.

a.

Kebangsaan Indonesia.

b.

Internasionalisme atau perikemanusiaan.

c.

Mufakat atau demokrasi.

d. Kesejahteraan sosial.

e.

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tanggal 1 Juni 1945 Sidang BPUPKI I berakhir.

Untuk menindaklanjuti usulan-sulan dari sidang, BPUPKI membentuk Panitia kecil yang

diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini dikenal sebagai Panitia Sembilan. Sebagai ketuanya Ir.

Soekarno. Anggota-anggotanya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh Yamin, Mr. Ahmad Subarjo,

Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wakhidd Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno

Cokrosuyoso. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan melahirkan rumusan yang terkenal

dengan nama

Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Rumusan tersebut sebagai berikut.

a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya.

b.

Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.

c.

Persatuan Indonesia.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan.

e.

Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab X Persiapan Kemerdekaan Indonesia

143

b. Sidang II

Pada tanggal 10 Juli 1945 mulai sidang BPUPKI II. Sidang ini membahas rancangan

Undang-Undang Dasar (UUD). Panitia Perancang UUD diketuai oleh Ir. Soekarno.

Panitia Perancang membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan rancangan UUD dengan

segala pasal-pasalnya. Panitia Kecil ini dipimpin oleh Mr. Supomo.

Sebelum membahas rancangan Undang-Undang Dasar, mereka membahas bentuk

negara. Setelah diadakan pungutan suara, mayoritas anggota memilih negara kesatuan yang

berbentuk republik.

Bahasan berikutnya adalah UUD dan pembukaannya. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945,

Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD.

Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia

Perancang UUD. Tiga hal penting yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno selaku ketua Panitia

Perancang UUD sebagai berikut.

a.

Pernyataan Indonesia merdeka

b.

Pembukaan UUD (diambil dari Piagam Jakarta)

c.

Batang tubuh UUD

Sidang menyetujui tiga hal yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno tersebut.

C. PPKI

1. Terbentuknya PPKI

Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Komando

Tentara Jepang wilayah Selatan mengadakan rapat. Dalam rapat itu disepakati bahwa

Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945.

Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hirosima dibom atom

oleh Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan

Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Persetujuan ini terjadi

pada pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan

untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan

wakilnya Drs. Moh. Hatta.

PPKI beranggotakan 21 orang dan

semuanya orang Indonesia yang berasal dari

berbagai daerah.

Jawa 12 wakil.

Sumatera 3 wakil.

Sulawesi 2 wakil.

Kalimantan 1 wakil.

Sunda Kecil 1 wakil.

Maluku 1 wakil.

Golongan penduduk Cina

1 wakil

Gambar 10.2

Sidang PPKI

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII

144

Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral Terauchi, pimpinan

Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945

memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon.

Di Dalat, Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan

untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

2. PPKI dan Perkembangan Situasi Indonesia

Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang

kembali ke Jakarta. Sementara Jepang sudah dalam keadaan lumpuh sebab tanggal 9 Agustus

1945 kota Nagasaki juga dibom atom oleh Amerika Serikat. Dengan demikian Jepang benar-

benar tidak dapat berbuat apa-apa. Akhimya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah

tanpa syarat kepada pihak Sekutu.

Ketika ketiga perwakilan bangsa Indonesia kembali ke tanah air, keadaan politik

di Indonesia telah terjadi perubahan sangat drastis. Para tokoh yang terus mengikuti

perkembangan Perang Dunia II mempunyai ide untuk segera memproklamasikan

kemerdekaan, tanpa menunggu keputusan Jepang. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat

antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi

kemerdekaan Indonesia.

Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua yang terwakili dalam PPKI, dengan

golongan muda yang terwakili dalam beberapa perkumpulan. Beberapa perkumpulan yang

termasuk golongan muda misalnya:

■

Kelompok Asrama Menteng 31 yang dipelopori Chaerul Saleh dan Sukarni

■

Kelompok Asrama Indonesia Merdeka yang dipelopori Mr Soebarjo

■

Kelompok Asrama Mahasiswa Kedokteran yang mendukung Sjahrir.

Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan.

Sementara golongan tua menghendaki proklamasi menunggu perkembangan keputusan

Jepang. Alasan golongan tua adalah untuk menghindari pertumpahan darah, mengingat

pasukan Jepang masih banyak yang ada di Indonesia.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke

Rengasdengklok. Soekarno dan Hatta didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan

Indonesia. Akhirnya, keinginan golongan muda terpenuhi. Proklamasi kemerdekaan

Indonesia dikumandangkan pada tanggal

17 Agustus 1945

Proklamasi dibacakan Ir Soekarno

pukul 10.00 di Jl Pegangsaan Timur

Jakarta. Sebagai penandatangan naskan

proklamasi adalah Soekarno dan Hatta,

atas nama bangsa Indonesia. Sejak tanggal

17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah

merdeka dari penjajahan.

Gambar 10.3

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan

Bab X Persiapan Kemerdekaan Indonesia

145

Rangkuman

Angkatan perang Jepang mengalami kemunduran dalam berbagai front

pertempuran. Untuk menarik simpati rakyat di daerah pendudukan agar membantu

Jepang dalam Perang Asia Timur Rayanya, Jepang mengeluarkan pernyataan tentang

“janji kemerdekaan di kemudian hari”. Janji ini kemudian direalisasi Jepang dengan

membentuk badan-badan untuk mempelajari, mempersiapkan dan melengkapi

kemerdekaan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, maka pada tanggal 5 September

1943, Saiko Shikikan (Kumaikici Harada) mengeluarkan Osamu Seirei No. 36 dan

37 tentang pembentukan Chuo Sangi In dan Chuo Sangi Kai. Pada Sidang Chuo

Sangi In I, tanggal 17 Oktober 1943 dilantik secara resmi, ketua Chuo Sangi In, yakni

Soekarno dan dua orang wakil ketua, yakni R.M.A.A. Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran

Martoatmojo.

Dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, keberadaan Chuo

Sangi In tidak banyak berarti. Akan tetapi adanya badan itu semakin menambah

wawasan dan pengalaman-bagi para anggota. Hal ini penting, karena para anggota

Chuo Sangi In umumnya adalah para pejuang nasionalis yang bercita-cita mencapai

kemerdekaan.

Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. Untuk semakin

menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang, maka pada tanggal

1 Maret 1945, Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi

Cosakai.

Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil-wakil ketua, yakni

Icibangase yang sekaligus sebagai kepala Badan Perundingan dan RP. Suroso yang

sekaligus sebagai kepala sekretariat. Sebagai kepala sekretariat, RP. Suroso dibantu

oleh Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo. BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945

diresmikan.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki

hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Jika suatu saat kelak

meneguhkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia sudah harus memiliki dasar

negara. Oleh karena itu, BPUPKI merumuskan dasar negara. Pada rapat tanggal 11

Juli 1945, Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai

Pembukaan UUD.

Tugas 10.1

Para siswa, Buatlah kelompok terdiri 3 sampai 5 orang secara bebas. Tugas kalian

membuat perbandingan peranan Chuo Sangi In, BPUPKI dan PPKI terhadap persiapan

kemerdekaan Indonesia

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII

146

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara pertanyaan-pertanyaan di bawah

ini!

1. Akhir tahun 1942, posisi pasukan tentara Jepang di Pasi

fi

k mulai terdesak. Untuk menarik

dukungan penduduk setempat, maka Jepang merencanakan memberi kemerdekaan

kepada ...

a. Birma dan Filipina.

b. Indonesia dan Filipina

c. Indonesia dan Malaysia

d. Indonesia dan Birma

2. Pada tanggal 5 September 1943,

Saiko Shikikan

(Kumaikici Harada) mengeluarkan

Osamu Seirei

No. 36 dan 37 tentang pembentukan

Chuo Sangi In

dan

Chuo Sangi Kai

.

Hal yang boleh dibahas atau dirundingkan dalam Chuo Shangi In antara lain :

a. pengembangan pemerintahan militer

b. kemerdekaan Indonesia

c. pemerintahan Indonesia

d. calon para pemimpin Indonesia

3. Dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, keberadaan Chuo Sangi In

tidak banyak berarti, namun badan ini memiliki peran

a. badan itu semakin menambah wawasan dan pengalaman-bagi para anggota.

b. Badan ini menjadi awal lahirnya Indonesia merdeka

c. Badan ini menjembatani hubungan antara Indonesia dengan Jepang

d. Badan ini menyiapkan Indonesia merdeka

4. Yang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atat Dokuritsu Junbi Cosakai, pada tanggal 1 Maret

1945 adalah

Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hirosima dibom

atom oleh Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui

pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiaipan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI). Persetujuan ini terjadi pada pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah

melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia.

Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral Terauchi, pimpinan

Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945

memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat,

Saigon. Di Dalat, Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan

Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Latihan

Bab X Persiapan Kemerdekaan Indonesia

147

a. Kumaikici Harada

b. PM Tojo

c. PM Kaiso

d. Kaisar Hirohito

5. Yang menjadi ketua BPUPKI adalah

a. Dr. Rajiman Widyodiningrat

b. Ir Sukarno

c. Moh Hatta

d. RP. Suroso

6. BPUPKI beranggotakan

a. 60 orang

b. 40 0rang

c. 30 orang

d. 20 orang

7. BPUPKI diresmikan pada tanggal

a. tanggal 28 Mei 1945

b. tanggal 27 mei 1945

c. tanggal 26 mei 1945

d. tanggal 25 mei 1945

8. Sebagai realisasi pelaksanaan tugas, BPUPKI kemudian mengadakan sidang-sidang.

Secara garis besar sidang-sidang BPUPKI itu terbagi menjadi dua kali sidang. Sidang

BPUPKI I diadakan pada tanggal . . . .

a. 29 Mei - I Juni 1945

b. 28 Mei – 1 Juni 1945

c. 30 Mei – 1 Juni 1945

d. 27 Mei – 1 Juni 1945.

9. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang . . . .

a. dasar bagi negara Indonesia merdeka

b. pembukaan UUD 1945

c. Batang tubuh UUD 1945

d. Proklamasi kemerdekaan Indonesia

10. Yang mengajukan usul nama, lima asas disebut dengan Pancasila pada tanggal 1 Juni

1945 adalah . . . .

a. Ir. Soekarno

b. Moh Yamin

c. Mr Supomo

d. Moh Hatta.

B. Jawablah dengan singkat

1. Sebutkan peranan Chuo Sangi In dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia

2. jelaskan maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII

148

3. Jelaskan hasil sidang II BPUPKI

4. Jelaskan peranan PPKI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia

5. jelaskan mengenai Piagam Jakarta.

C. Isilah titik titik di bawah ini

1. Yang menjadi ketua Chuo Sangi In adalah..................

2. Setelah Kabinet Tojo jatuh, pemerintahan Jepang digantikan oleh pemerintahan yang

dipimpin oleh Perdana Menteri ............

3. Pernyataan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari disampaikan

oleh Perdana Menteri ...................

4. BPUPKI diresmikan pada tanggal ...........................

5. sidang BPUPKI II diadakan pada tanggal .............

Refleksi

Para siswa, para tokoh kejuangan telah memberikan teladan bagaimana mereka

berjuang dengan cara-cara masing-masing untuk mempersiapkan proklamasi

kemerdekaan Indonesia. Teladanilah nilai nilai kerjuangan dari para tokoh pejuang

dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.